BPOM Terapkan Regulasi Dana BOK 2025

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Senin , 24 Feb 2025 - 19:39

BPOM Terapkan Regulasi Dana BOK 2025--Foto: Instagram BPOM RI

bpom terapkan regulasi dana bok 2025                            jakarta, koranprabumulihpos.com – dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap obat dan makanan, serta memastikan pengelolaan dana operasional yang transparan dan akuntabel.
badan pengawas obat dan makanan (bpom) telah menetapkan peraturan bpom nomor 1 tahun 2025 mengenai petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (bok) untuk pengawasan obat dan makanan di tahun anggaran 2025. 
peraturan yang disahkan pada 9 januari 2025 dan diundangkan pada 20 januari 2025 ini menjadi pedoman bagi bpom dan dinas kesehatan dalam mengelola dana bok, yang digunakan untuk membiayai belanja operasional berbagai program prioritas pengawasan obat dan makanan.
kepala bpom, taruna ikrar, menekankan bahwa regulasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan di indonesia. 
baca juga:pratama arhan kian bersinar di bangkok united, lemparan maut jadi senjata andalan!
baca juga:teknologi digital dorong peningkatan kualitas pendidikan di indonesia
"dengan regulasi ini, kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari dana bok digunakan secara efektif dan sesuai sasaran. dengan pengelolaan yang baik, kita dapat melindungi masyarakat dari produk yang berisiko terhadap kesehatan," ujarnya dalam keterangan pers resmi.
peraturan ini merupakan tindak lanjut dari pasal 5 ayat (4) peraturan presiden nomor 201 tahun 2024 yang mengatur rincian anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) tahun 2025, yang mengamanatkan adanya pedoman teknis terkait pengelolaan dana bok untuk pengawasan obat dan makanan. 
dana ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pengawasan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
peraturan bpom nomor 1 tahun 2025 menjelaskan secara detail mengenai mekanisme pengelolaan dana bok dalam pengawasan obat dan makanan. 
baca juga:kemenag rilis nama jemaah haji khusus 2025, ini syarat penggantian jika menunda keberangkatan
baca juga:bpom ungkap 91 merek kosmetik ilegal! didominasi produk impor, dijual via media sosial 
beberapa aspek yang diatur antara lain pengawasan terhadap pemenuhan komitmen industri rumah tangga pangan (irtp) setelah 3 hingga 6 bulan penerbitan sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga (spp-irt), yang meliputi bimbingan teknis, pemeriksaan sarana irtp, dan pendampingan pemenuhan tindakan korektif dan preventif.
selain itu, pengawasan post-market (setelah produk beredar) meliputi pemeriksaan sarana dan cara produksi pangan olahan yang baik. pemantauan produk pangan industri rumah tangga juga dilakukan melalui pengujian sampel, pengawasan iklan, dan tindak lanjutnya. 
regulasi ini juga mengatur penggunaan bok untuk pengawasan apotek dan toko obat guna memastikan pemenuhan standar dan persyaratan yang berlaku.
dari sisi pengelolaan dana, peraturan ini memberikan panduan mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan penggunaan dana. 
baca juga:optimalisasi layanan asn: bkn implementasikan talenta digital dan sistem wfa
baca juga:whatsapp punya fitur scan dokumen, begini cara menggunakannya
bpom juga menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana.
"kami berkomitmen agar setiap program yang didanai oleh bok ini dapat memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan pengawasan di lapangan. dengan adanya peraturan ini, kami berharap pengawasan dapat berjalan lebih sistematis dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat," tambahnya 
proses penyusunan peraturan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pembahasan internal bpom, konsultasi publik dengan pemangku kepentingan, hingga harmonisasi dengan peraturan terkait lainnya. 
setelah mendapatkan persetujuan, peraturan ini kemudian diundangkan melalui sistem e-pengundangan, yang dapat diakses oleh masyarakat melalui situs www.jdih.pom.go.id.
bpom juga akan melakukan sosialisasi kepada dinas kesehatan, pelaku usaha, dan masyarakat agar pemahaman terhadap regulasi ini lebih optimal. selain itu, pengawasan dan evaluasi akan diperkuat untuk memastikan bahwa pengelolaan dana operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
dana operasional ini akan mendukung pengawasan obat dan makanan di 405 kabupaten/kota, yang sejalan dengan prioritas pembangunan infrastruktur daerah di tahun 2025. 
dana ini juga bagian dari upaya memenuhi kebutuhan tugas pengawasan obat dan makanan di daerah, yang tetap bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang telah beberapa kali diubah.
sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan, bpom berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan bahwa setiap regulasi yang diterapkan memberikan manfaat bagi masyarakat. 
sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan obat dan makanan merupakan langkah nyata untuk melindungi masyarakat dari produk yang membahayakan kesehatan.
taruna ikrar menutup pernyataannya dengan menegaskan, "kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar implementasi peraturan ini berjalan dengan baik. transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ini menjadi prioritas kami." tegasnya.
bpom mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk dinas kesehatan, pelaku usaha, dan masyarakat, untuk mematuhi ketentuan dalam regulasi ini demi terciptanya sistem pengawasan obat dan makanan yang lebih baik. kepatuhan terhadap regulasi ini akan meningkatkan daya saing usaha dan memastikan produk yang beredar aman dan berkualitas untuk masyarakat.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 25 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan