DPR Usulkan Penghapusan Perpanjangan SIM dan STNK Mulai 2025, Sarifuddin: Jangan Bebani Warga Kecil!

KORANPRABUMULIHPOS.COM - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, mengajukan usulan untuk menghapuskan kewajiban perpanjangan SIM dan STNK pada tahun 2025. Menurutnya, biaya perpanjangan SIM dan STNK seringkali menjadi beban bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Sarifuddin mengungkapkan bahwa masyarakat sudah cukup dibebani dengan kewajiban membayar untuk perpanjangan SIM dan STNK yang perlu dilakukan setiap tahun. "Mengapa harus ada biaya tambahan untuk perpanjangan SIM? Ini membebani masyarakat," ujarnya, seperti yang disampaikan dalam akun TikTok @ahmadfauzi.

Dia juga menekankan bahwa masyarakat yang umumnya mengurus perpanjangan SIM adalah kalangan bawah, yang tentu merasa kesulitan dengan biaya tersebut. Bahkan, menurut Sarifuddin, biaya yang diterima dari perpanjangan SIM setiap tahunnya bisa mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp1 triliun.

Selain itu, perpanjangan STNK juga menjadi sorotan Sarifuddin. Biaya yang dikeluarkan untuk perpanjangan STNK dan penggantian plat nomor kendaraan dianggap tidak adil dan hanya menguntungkan pihak tertentu, seperti pengusaha plat nomor, sementara masyarakat kecil tetap dibebani dengan kewajiban tersebut.

BACA JUGA:Munzir Berharap Aspirasinya Diserap Oleh Anggota DPR Prabumulih

BACA JUGA:Klarifikasi Soal Video Amplop, Ketua PKS Prabumulih Bukan Kader Kami

Sarifuddin mengusulkan kepada pihak kepolisian, khususnya Korlantas, untuk mempertimbangkan penghapusan biaya perpanjangan SIM dan STNK pada tahun anggaran 2025. Dengan langkah tersebut, diharapkan dapat mengurangi beban yang harus ditanggung oleh masyarakat kelas bawah.

"Kenapa kita harus terus membebani masyarakat kecil dengan biaya perpanjangan SIM dan STNK? Itu semua hanya memperkaya segelintir pihak dan menambah kesulitan bagi rakyat," kata Sarifuddin.

Dengan adanya usulan ini, Sarifuddin berharap ke depan ada kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat dan mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu.