Bawaslu Sumsel Ungkap Potensi Pemungutan Suara Ulang di Pilkada 2024

Reporter: Ros |

Editor: Ros Suhendra |

Jumat , 29 Nov 2024 - 19:24

Bawaslu Sumsel Ungkap Potensi Pemungutan Suara Ulang di Pilkada 2024--Foto: Prabupos

KORANPPRABUMULIHPOS.COM - emilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Sumatera Selatan (Sumsel) berpotensi mengarah pada Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Pernyataan ini disampaikan oleh Ahmad Naafi, anggota Bawaslu Sumsel, dalam keterangan persnya pada Selasa (26/11).

Menurut Naafi, Bawaslu Sumsel telah menerima sejumlah laporan yang menunjukkan adanya pelanggaran serius dalam Pilkada Gubernur dan Pilkada di tingkat kabupaten/kota di Sumsel.

“Pilkada Gubernur Sumsel kemungkinan besar akan berpotensi PSU. Kami telah mencatat beberapa pelanggaran signifikan yang sedang kami selidiki,” ungkap Naafi.

Ia menjelaskan bahwa laporan yang diterima mencakup berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari dugaan praktik politik uang, pelanggaran administrasi, hingga penyalahgunaan wewenang.

Beberapa bentuk pelanggaran yang disorot adalah dugaan politik uang yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah seperti Lubuk Linggau, Palembang, Ogan Komering Ilir (OKI), serta daerah lainnya.

Praktik ini melibatkan pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih.

Selain itu, laporan juga mencatat adanya pemilih yang tidak dapat memberikan suara karena tidak menerima surat suara, serta pemilih yang berasal dari daerah lain yang menggunakan hak pilih di lokasi berbeda. Bahkan, ada laporan tentang pemilih yang mencoblos lebih dari sekali.

Tuduhan keterlibatan ASN dan pejabat pemerintah yang mendukung calon tertentu juga mendapat perhatian serius, karena ini melanggar prinsip netralitas ASN.

Di samping pelanggaran berat, ada juga laporan mengenai pemasangan APK yang melanggar ketentuan pada masa tenang, serta pelanggaran lainnya.

Meskipun berbagai pelanggaran telah teridentifikasi, Naafi menegaskan bahwa Bawaslu Sumsel masih dalam tahap pengumpulan bukti dan data untuk menentukan daerah yang kemungkinan besar akan disarankan untuk PSU.

bawaslu sumsel ungkap potensi pemungutan suara ulang di pilkada 2024                            koranpprabumulihpos.com - emilihan kepala daerah (pilkada) 2024 di sumatera selatan (sumsel) berpotensi mengarah pada pemungutan suara ulang (psu).
pernyataan ini disampaikan oleh ahmad naafi, anggota bawaslu sumsel, dalam keterangan persnya pada selasa (26/11).
menurut naafi, bawaslu sumsel telah menerima sejumlah laporan yang menunjukkan adanya pelanggaran serius dalam pilkada gubernur dan pilkada di tingkat kabupaten/kota di sumsel.
“pilkada gubernur sumsel kemungkinan besar akan berpotensi psu. kami telah mencatat beberapa pelanggaran signifikan yang sedang kami selidiki,” ungkap naafi.
baca juga:perang politik di pilkada sumsel 2024: hdcu unggul di daerah, era kuat di palembang
baca juga:hutan larangan tebat benawa: keindahan alami dan budaya pagaralam yang mendunia
ia menjelaskan bahwa laporan yang diterima mencakup berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari dugaan praktik politik uang, pelanggaran administrasi, hingga penyalahgunaan wewenang.
beberapa bentuk pelanggaran yang disorot adalah dugaan politik uang yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah seperti lubuk linggau, palembang, ogan komering ilir (oki), serta daerah lainnya.
praktik ini melibatkan pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih.
selain itu, laporan juga mencatat adanya pemilih yang tidak dapat memberikan suara karena tidak menerima surat suara, serta pemilih yang berasal dari daerah lain yang menggunakan hak pilih di lokasi berbeda. bahkan, ada laporan tentang pemilih yang mencoblos lebih dari sekali.
tuduhan keterlibatan asn dan pejabat pemerintah yang mendukung calon tertentu juga mendapat perhatian serius, karena ini melanggar prinsip netralitas asn.
di samping pelanggaran berat, ada juga laporan mengenai pemasangan apk yang melanggar ketentuan pada masa tenang, serta pelanggaran lainnya.
meskipun berbagai pelanggaran telah teridentifikasi, naafi menegaskan bahwa bawaslu sumsel masih dalam tahap pengumpulan bukti dan data untuk menentukan daerah yang kemungkinan besar akan disarankan untuk psu.
baca juga:gunung dempo pagaralam erupsi, semburkan abu vulkanik hingga 200 meter
baca juga:duh... irt asal indralaya jadi korban copet di bawah jembatan ampera, ini barang yang hilang 
“saat ini, kami masih memverifikasi laporan dan mengumpulkan bukti-bukti. kami akan mengikuti prosedur yang berlaku sebelum mengambil langkah lebih lanjut,” jelasnya.
proses pengambilan keputusan terkait psu harus dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat dampaknya terhadap hasil pilkada.
bawaslu sumsel berhadapan dengan tantangan besar dalam menjaga integritas pilkada 2024. dugaan politik uang yang meluas di berbagai daerah dan pelanggaran lainnya menunjukkan potensi manipulasi yang dapat merusak proses demokrasi.
“praktik politik uang sangat berbahaya karena merusak kualitas demokrasi dan menghasilkan kepemimpinan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat. kami mendorong masyarakat untuk berani melaporkan setiap pelanggaran yang mereka temui,” kata naafi.
bawaslu juga menekankan pentingnya pengawasan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum, untuk memastikan pilkada berjalan secara adil dan jujur.
meskipun situasi ini menunjukkan adanya masalah serius, bawaslu tetap optimis bahwa pilkada 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang sah dan dipilih oleh rakyat.
bawaslu berkomitmen untuk menindaklanjuti semua laporan yang diterima dengan penuh profesionalisme dan transparansi. mereka berharap hasil pilkada dapat mencerminkan aspirasi rakyat yang sesungguhnya.
bawaslu terima laporan pelanggaran berat di pilkada sumsel
pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 di sumatera selatan menjadi perhatian besar, mengingat sejumlah laporan pelanggaran yang terjadi, baik di pilkada gubernur maupun di pilkada tingkat kabupaten/kota.
badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) sumsel mengungkapkan bahwa berbagai pelanggaran, mulai dari yang ringan hingga yang berat, telah dilaporkan kepada mereka. anggota bawaslu sumsel, ahmad naafi, mengonfirmasi hal ini.
“kami terus menerima laporan tentang pelanggaran dalam pilkada, baik di tingkat gubernur maupun kabupaten/kota,” ujarnya saat dihubungi pada selasa (26/11).
naafi menyebutkan bahwa laporan yang diterima mencakup berbagai pelanggaran, mulai dari pemasangan alat peraga kampanye (apk) di masa tenang hingga pelanggaran berat seperti politik uang, keterlibatan asn, hingga adanya pemilih yang tidak menerima surat suara, pemilih dari luar daerah yang memilih di sumsel, dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah.
“politik uang menjadi pelanggaran yang cukup menonjol. daerah-daerah yang melaporkan dugaan praktik politik uang antara lain lubuk linggau, ogan komering ilir (oki), palembang, dan beberapa daerah lainnya,” jelas naafi.
berbagai modus politik uang yang terlaporkan mencakup pemberian uang tunai dan barang sebagai imbalan dukungan suara.
baca juga:dukung kemandirian warga binaan, kemenkumham sumsel adakan kelas kecantikan di lapas perempuan palembang
baca juga:hanya 20 menit dari palembang, ini wisata danau yang wajib dikunjungi!
selain itu, keterlibatan asn dalam mendukung pasangan calon tertentu juga menjadi sorotan. beberapa asn dilaporkan melanggar netralitas mereka, baik melalui dukungan langsung maupun di media sosial.
naafi memastikan bahwa setiap laporan yang diterima sedang diproses sesuai prosedur yang berlaku.
“kami akan menindaklanjuti setiap laporan secara transparan dan profesional. jika ada pelanggaran, kami akan merekomendasikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.
naafi juga mengingatkan bahwa praktik politik uang sangat merusak kualitas demokrasi, dan ia mengimbau masyarakat untuk menolaknya serta melaporkan jika menemukan kasus serupa.
“politik uang merusak demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat,” tambahnya.
meski pelanggaran terjadi, bawaslu sumsel tetap optimis pilkada 2024 dapat berlangsung dengan baik jika semua pihak menjaga integritasnya.
“terima kasih kepada masyarakat yang telah berperan aktif menjaga pilkada yang bersih dan berintegritas. kami juga mengapresiasi masyarakat yang berani melaporkan pelanggaran, karena pengawasan publik sangat penting,” tutup naafi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Prabumulih Pos 30 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan