Bawaslu Sumsel Waspadai Politik Uang Digital Jelang Pilkada 2024

SUMSEL, KORANPRABUMULIHPOS.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyebutkan politik uang dimasa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saat ini bertransformasi kedalam bentuk digital. 

Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan mengatakan, bahwa secara situasi dan kondisi Pilkada Sumsel 2024 kondusif. 

"Namun kita tetap melakukan pengetatan pengawasan, patroli pengawasan karena jelang pencoblosan akan rawan politik uang," sampainya, Senin 18 November 2024.

Ia juga menyebutkan, Bawaslu Sumsel juga mengantisipasi politik uang lewat dompet digital. 

BACA JUGA:Kalapas Muara Enim Cup Seri II: Kompetisi Tamiya Kian Digemari di Sumsel!

BACA JUGA:Dilalui Tiga Jalur Tol, Palembang Jadi Daerah Paling Strategis di Sumsel!

"Yang pasti kita akan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memantau politik uang melalui dompet digital," katanya. 

Menurut Kurniawan, peralihan politik uang ke digital mengikuti perkembangan zaman. "Mungkin keberadaan uang tunai sulit, makanya beralih ke dompet digital," ujarnya. 

Bawaslu juga mengakui jika pihaknya sudah menerima beberapa informasi terkait dengan politik uang, makanya pihaknya melakukan pengetatan pengawasan termasuk yang bentuknya pembagian sembako jelang masa pencoblosan. 

"Termasuk juga informasi yang berseliweran di media sosial (medsos). Tapi ini informasi yang masih dalam tahapan kritik ke sesama Pasangan Calon (Paslon) belum masuk ke ranah ujaran kebencian," katanya. 

Bawaslu mengerahkan petugas hingga di tingkat pengawas TPS dengan bergerak secara mobile agar tidak kecolongan kalau ada yang bagi sembako ataupun uang. 

"Kita juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan menginformasikan dugaan pembagian sembako,dan uang. Kami siap melayani hingga ke tingkat TPS," ujarnya. 

Kurniawan mengatakan, terkait penindakan sebenarnya dalam politik uang ini bukan sulit di ungkap tetapi ada beberapa yang tidak bisa di buktikan.

"Misal, sembako atau uangnya ada, tapi tidak ada unsur ajakannya, atau di dalam amplop atau sembako ada sticker atau kartu nama. Karena dalam politik uang harus ada unsur ini (ajakan, red)," pungkasnya.