Strategi Komdigi dalam Memerangi Judi Online: Mekanisme Pemblokiran yang Efektif

Reporter: Tedy |

Editor: Tedy |

Selasa , 05 Nov 2024 - 17:55

ilustrasi -antara-

strategi komdigi dalam memerangi judi online: mekanisme pemblokiran yang efektif                            koranprabumulihpos.com - kementerian komunikasi dan digital (komdigi) memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memutus akses penyelenggara sistem elektronik (pse) yang melanggar peraturan.
salah satu fokusnya adalah mengendalikan konten negatif, termasuk perjudian online. sesuai dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ite), komdigi berwenang untuk mengelola informasi dan transaksi elektronik yang mengandung konten negatif atau melanggar hukum.
dalam rangka menjalankan amanat tersebut, komdigi dapat memblokir akses ke pse. kebijakan ini tertuang dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 71 tahun 2019 dan lebih lanjut diatur dalam peraturan menteri (pm) kominfo nomor 5 tahun 2020 yang mengatur pse lingkup privat.
konten yang dilarang plt. direktur tata kelola aplikasi informatika kementerian kominfo, teguh arifiyadi, menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengontrol konten negatif di internet sesuai dengan peraturan yang ada.
baca juga:kemkomdigi ambil tindakan tegas, hentikan 11 pegawai yang terlibat judi online
baca juga:inilah daftar hari besar november 2024, yuk intip apa ada tanggal merah?
dalam pp no 71/2019, terdapat tiga kategori konten yang dilarang: konten yang melanggar hukum, konten yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, dan konten yang memberikan akses ke konten terlarang.
contoh konkret dari konten yang melanggar hukum mencakup pornografi, perjudian, radikalisme, dan konten terkait produk yang dijual secara ilegal.
selain itu, komdigi juga memantau aplikasi atau situs layanan fintech ilegal yang dapat mengganggu ketertiban umum.
proses pemblokiran namun, komdigi tidak memiliki wewenang untuk memblokir semua situs negatif secara langsung.
baca juga:ajak guru bangga dan berperan inspiratif di temu pendidik nusantara xi
baca juga:waspada flu burung, distan kota prabumulih imbau peternak jaga kebersihan kandang 
ada batasan dalam kewenangan kominfo yang dijelaskan dalam pp dan pm yang relevan, di mana komdigi dapat langsung memblokir konten perjudian dan pornografi. hingga agustus 2022, komdigi telah memutus akses terhadap lebih dari 118.000 konten judi online.
untuk konten lain yang tidak terkait perjudian atau pornografi, komdigi memerlukan rekomendasi dari instansi terkait sebelum melakukan pemblokiran.
misalnya, untuk konten obat-obatan dan kesehatan, komdigi harus mendapatkan rekomendasi dari bpom atau kementerian kesehatan.
mekanisme pemblokiran untuk konten tidak terdaftar ada dua cara yang dapat digunakan untuk memutus akses konten yang tidak terdaftar.
baca juga:warga rantau bayur khawatir, jembatan penghubung desa dalam keadaan rusak
baca juga:sembako murah dijual di desa muara sungai prabumulih 
pertama, komdigi dapat memblokir situs secara keseluruhan. kedua, mereka dapat memutus nama domain dari situs yang melanggar.
pemblokiran juga bisa dilakukan melalui kerja sama dengan platform media sosial untuk menangani akun atau konten yang melanggar hukum.
dalam kolaborasi ini, komdigi meminta platform media sosial untuk menindaklanjuti akun atau konten yang dianggap melanggar.
menurut pm kominfo no 5/2020, pemerintah dapat memberikan sanksi kepada platform yang tidak mematuhi ketentuan yang ada, termasuk penghentian sementara atau pemblokiran akses.
baca juga:nama cawawako prabumulih h mat amin dicatut; pelaku minta pulsa melalui massenger facebook
baca juga:ulama kharismatik palembang berpulang 
sistem aduan instansi untuk mempercepat penanganan konten negatif, ditjen aplikasi informatika kementerian komdigi telah meluncurkan sistem aduan instansi.
sistem ini bertujuan untuk memudahkan penegak hukum dan instansi terkait dalam menangani konten negatif, baik berupa website, aplikasi, atau akun di platform digital.
menurut dirjen aptika kominfo, semuel abrijani pangerapan, dengan adanya sistem ini, instansi terkait dapat lebih mudah melaporkan konten yang melanggar.
pasal 15 ayat 3 pm kominfo menyatakan bahwa pse lingkup privat wajib menghapus informasi elektronik yang dilarang dalam waktu maksimal empat jam setelah menerima peringatan.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Prabumulih Pos 18 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan